Pemerintah melalui Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Senin, 23 Februari 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali, serta diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.
Forum dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali atau yang mewakili, perangkat daerah, serta stakeholder terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 651 Tahun 2026 tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2027.
Pelaksanaan forum bertujuan menghimpun masukan dan saran guna menajamkan target kinerja, sasaran, program, serta kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Forum ini juga menjadi tindak lanjut hasil bilateral meeting bersama Bappeda Provinsi Bali yang kemudian disampaikan kepada internal biro dan stakeholder terkait. Peserta yang belum hadir diharapkan dapat menyampaikan usulan secara tertulis.
Dalam forum tersebut, sejumlah masukan dari berbagai bidang berhasil dirangkum. Dari sektor keagamaan dan sosial, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia menekankan pentingnya dukungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan Hari Raya Nyepi 2026 serta pelaksanaan Dharma Shanti melalui koordinasi dengan Protokol Kepresidenan. Sementara itu, Legiun Veteran Republik Indonesia Bali mengusulkan dukungan anggaran pemeliharaan monumen perjuangan, pengusulan Pahlawan Nasional dari Bali, serta perhatian terhadap isu sosial dan pengawasan investasi. Usulan tambahan juga mencakup penyusunan buku sejarah perjuangan I Gusti Ngurah Rai.
Dari bidang hukum, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia Bali mengusulkan peningkatan pembinaan profesi pengadaan serta menawarkan kemitraan pendampingan hukum melalui lembaga pengaduan publik, yang akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Pada bidang komunikasi dan informasi, Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya perubahan pola komunikasi publik dengan pendekatan storytelling yang lebih santai dan mudah dipahami generasi muda. Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keselarasan persepsi masyarakat dengan program pemerintah.
Selanjutnya, dari bidang aset, Palang Merah Indonesia Provinsi Bali mengusulkan perpanjangan masa pinjam pakai tanah serta solusi atas kendala struktur anggaran yang belum berjalan optimal.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan menegaskan bahwa forum perangkat daerah dan konsultasi publik merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Bali juga diharapkan mampu mengkomunikasikan program secara tepat kepada publik, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh capaian kinerja, tetapi juga efektivitas penyampaian informasi agar tidak terjadi kesenjangan persepsi di masyarakat.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
